Kongres Rakyat Totabuan

Sangat Mendesak: Kongres Rakyat Totabuan*

Chairil Anwar Korompot**

Negeri Totabuan yang secara politik kini terdiri dari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong Induk), Kabupaten Bolmong Utara, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Bolmong Timur dan Kota Kotamobagu kini telah memasuki masa yang sangat dinamis dan penuh optimisme. Jika dinamika di Negeri Totabuan (yang secara praktis kini sering disebut Bolmong Bersatu) terpancar dari menggeliatnya kehidupan politik dan pemerintahan, aktivitas ekonomi dan perubahan sosial-budaya seiring dengan proses pemekaran daerah, maka optimisme Totabuan terlihat dari meluasnya perbincangan tentang pendirian provinsi bagi Bolmong Bersatu yang untuk sementara disebut-sebut sebagai “Provinsi Totabuan” . Dinamika itu mencerminkan terwujudnya aspirasi pengembangan daerah yang wacananya telah dimulai sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Optimisme ini didasari oleh keyakinan tentang kuatnya potensi sumber daya alam dan manusia Totabuan yang dapat memperkuat “pertaruhannya” untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara.

Dinamika dan optimisme itu tidak saja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di Negeri Totabuan sendiri, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat Totabuan yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air dan bahkan dunia. Yang terakhir ini dapat terlihat ketika, misalnya, masyarakat Totabuan berkumpul dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Bolaang Mongondow di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar dan kota-kota lain-lain, serta dalam forum pertemanan dan diskusi online di dunia maya (Internet). Bahkan dalam dinamika dan optimisme itu sudah muncul pendapat ekstrim bahwa pembentukan “Provinsi Totabuan” adalah harga mati.

Dinamika dan optimisme ini sungguh menggairahkan, tetapi masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar yang seharusnya dapat segera dijawab oleh berbagai komponen masyarakat Totabuan, terutama pemerintah daerah, dewan legislatif, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari pengusaha, profesional, pemuda, cendekiawan, perempuan, serta para pemuka etnis, adat dan agama. Jika pemekaran daerah dipahami dalam pengertian untuk memenuhi persyaratan minimal tentang jumlah kabupaten dan kota bagi pendirian sebuah provinsi baru, maka tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa tujuan akhir dari semua geliat pemekaran ini adalah terbentuknya “Provinsi Totabuan” sebagai provinsi ketigapuluh-sekian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut hemat saya, di antara sekian banyak pertanyaan yang beredar di tengah masyarakat Totabuan di manapun mereka berada saat ini, ada dua hal yang paling mendasar dan jawabannya masih sepotong-sepotong. Pertanyaan pertama: Sudah sejauh manakah dan akan sekuat apakah upaya pemerintah dan masyarakat Totabuan memperjuangkan pembentukan “Provinsi Totabuan”? Kedua, apakah visi politik, ekonomi, budaya, dan sosial dari pendirian “Provinsi Totabuan” ini dalam jangka panjang, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global? Tulisan ini mencoba menawarkan konsep yang konkrit untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, tentunya dengan asumsi bahwa pembentukan “Provinsi Totabuan” adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Konsep yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini terkandung dalam kalimat tanya: “Sudahkah pemerintah dan masyarakat Totabuan melakukan konsensus secara menyeluruh tentang pendirian ‘Provinsi Totabuan’?” Dalam pengetahuan saya sejauh ini, jawaban atas pertanyaan ini adalah: “Belum pernah!” Dari sini kita dapat melihat bahwa yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Totabuan adalah melakukan konsensus besar-besaran dengan agenda menjawab kedua pertanyaan besar di atas dan pertanyaan-pertanyaan lain yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat Totabuan.

Konsensus tersebut perlu dicapai dalam waktu secepatnya, minimal dalam setahun ke depan, terutama agar rakyat Totabuan tidak kehilangan momentum kritis, baik secara konseptual dalam pengembangan wacana maupun secara konkrit dalam usaha memperjuangkan pembentukan “Provinsi Totabuan” itu. Mungkin ada yang bertanya, “Bukankah kita sudah memiliki bupati, walikota, anggota DPRD kabupaten dan provinsi, DPR RI, DPD RI yang bertanggung-jawab membahas hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang mereka masing-masing?” Memang benar, tapi seperti yang sudah kita rasakan dan saksikan sendiri, komponen pemerintahan eksekutif dan legislatif Totabuan di semua tingkat belum berbuat maksimal sejauh ini, dan kalaupun mereka telah melakukan sesuatu, hampir dapat dipastikan bahwa upaya mereka sering diselipi dan ditunggangi kepentingan politik elitis dan politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2009. Itu sebabnya, tulisan ini menekankan perlunya mengedepankan peranan rakyat Totabuan dalam wacana dan proses politik yang sedang terjadi, agar pembentukan “Provinsi Totabuan” dapat terhindar dari dominasi kepentingan tertentu para pelaku politik yang dapat menyimpangkan cita-cita pendirian provinsi itu dari tujuan menyejahterakan rakyat. Mobilisasi semua komponen masyarakat dalam perjuangan membentuk provinsi sudah terlihat di berbagai daerah di Indonesia yang kini menjadi provinsi, seperti Gorontalo, Banten, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Mengapa di Bolaang Mongondow nyaris seperti tidak ada gerakan apa-apa, terutama yang melibatkan rakyat dalam prosesnya?

Kongres Rakyat Totabuan. Inilah nama yang saya usulkan untuk musyawarah mencapai konsensus yang mempertemukan perwakilan dari seluruh komponen utama rakyat Totabuan dalam rangka mempercepat proses terbentuknya “Provinsi Totabuan”. Untuk itu perlu segera dirumuskan secara sistematis tujuan, agenda , kepanitiaan, kepesertaan dan mekanisme kerja KRT.

Menurut hemat saya, yang perlu dirumuskan sebagai tujuan utama dari Kongres Rakyat Totabuan (KRT) adalah: Lahirnya tuntutan segenap unsur rakyat Totabuan kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bolmong Bersatu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang pembentukan Provinsi Totabuan yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Bolaang Mongondow.” Tujuan ini perlu dibangun dari filosofi dan fakta yang mendukung gagasan dan justifikasi pendirian provinsi inaton komintan ini.

Agenda utama KRT perlu membahas “evaluasi perjuangan” dan penetapan visi dan misi pendirian “Provinsi Totabuan” untuk menjawab dua pertanyaan utama dari tulisan ini, dan dalam konteks menentukan grand design yang dikehendaki seluruh rakyat Totabuan atas provinsi idaman mereka. Setelah itu, KRT perlu mengagendakan penetapan “Komite Pembentukan ‘Provinsi Totabuan’”. Saya mengusulkan agar komite ini bersifat presidium (kepemimpinan bersama dengan satu koordinator) dan terdiri dari berbagai unsur rakyat Totabuan, serta dilengkapi dengan komisi-komisi yang membidangi urusan kesekretariatan, pendanaan, hubungan masyarakat, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Agenda khusus perlu disusun untuk membahas urusan politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya agar dapat dilahirkan konsep yang jelas mengenai empat hal penting ini bagi Totabuan dalam jangka panjang yang kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan bagi eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan rencana-rencana pembangunan.

Pelaksana KRT adalah panitia yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat dari semua kabupaten dan kota di Bolmong Bersatu yang direkrut secara terbuka oleh pemerintah daerah masing-masing melalui media massa cetak dan elektronik (termasuk Internet). Sebagai “koordinator”, Gubernur Sulawesi Utara atau Bupati Bolmong Induk mungkin dapat diberi wewenang untuk menetapkan panitia pelaksana dan menyediakan dana serta fasilitas yang diperlukan. Tugas panitia selanjutnya adalah menetapkan agenda, kepesertaan, dan pelaksanaan teknis KRT di Kotamobagu paling lambat setahun sejak pembentukannya.

Peserta KRT sedapat-dapatnya merupakan representasi dari seluruh rakyat Bolmong, baik yang ada di dalam maupun di luar Bolmong, yang kehadirannya dalam KRT bersifat sukarela. Rakyat Bolmong saat ini mungkin dapat dimasukkan dalam kelompok pemerintahan, pengusaha, pemuda, profesional, cendekiawan, perempuan, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat asli dan bukan asli Bolmong, dan lain-lain. Sejumlah pembicaraan pendahuluan dapat dilakukan sebelum KRT dengan mengadakan konferensi untuk masing-masing kelompok ini secara terpisah dengan menargetkan terbitnya rekomendasi kelompok. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan kemudian dibawa ke dalam puncak acara KRT untuk dibahas dan ditetapkan sebagai rekomendasi KRT dalam konteks tuntutan rakyat Totabuan untuk pendirian provinsi tersendiri.

Mekanisme KRT secara garis besar ditujukan untuk mendengarkan, menyatukan pendapat seluruh komponen rakyat Totabuan melalui pembahasan rekomendasi kelompok masyarakat, menentukan arah pembangunan Totabuan dengan penetapan visi dan misi pembentukan provinsi, menetapkan tuntutan rakyat Totabuan, dan menetapkan “Komite Pembentukan ‘Provinsi Totabuan’” dengan mandat memperjuangkan dan mempercepat terbentuknya “Provinsi Totabuan” dalam waktu paling lambat, misalnya, lima tahun sejak tanggal penetapannya.

Pelaksanaan KRT bukanlah satu-satunya inisiatif yang dapat dilakukan untuk menjadikan “Provinsi Totabuan” suatu kenyataan. Paling tidak KRT dapat menjadi bagian dari rangkaian upaya sistematis rakyat Totabuan secara keseluruhan. Harijadi Bolaang Mongondow ke-55 pada tanggal 23 Maret tahun ini dapat dijadikan momentum untuk menetapkan tekad melaksanakan KRT demi mencapai cita-cita pembentukan “Provinsi Totabuan”, provinsi masa depan inaton komintan.

@Armidale, 17 Februari (Summer) 2009

*Tulisan ini juga dimuat dalam Diskusi Group Kotamobagu Bolmong di Facebook dan media online masyarakat Bolmong yang lain dan akan dimuat di koran Tribun Totabuan Kotamobagu dalam waktu dekat.
**PhD Candidate, University of New England, NSW, Australia

Sinergi Provinsi dan Perguruan Tinggi bagi Pembangunan SDM di Daerah: Inspirasi dari Gorontalo

Oleh Chairil Anwar Korompot*

Dalam beberapa minggu terakhir ini saya dibuat kaget-senang oleh e-mail dari beberapa orang mantan mahasiswa saya di Gorontalo pada sekitar tahun 1994-1996. Mereka berhasil “menemukan” saya kembali tahun ini melalui Facebook, situs pertemanan paling populer di dunia maya saat ini. Setelah saling menanyakan kabar dan “kangen-kangenan”, saya jadi tahu bahwa mereka berprofesi dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan kini sedang menempuh pendidikan pasacarjana untuk jenjang Masters atau Doctor of Philosophy (PhD) di berbagai universitas ternama di beberapa negara, terutama Australia dan Amerika Serikat. Jika ini berita biasa bagi sebagian orang, maka ungkapan mereka selanjutnya sangat mengejutkan, paling tidak untuk saya pribadi. Mereka berterus terang bahwa saya telah menjadi inspirasi bagi mereka.

Inspirasi? Amboi…guru mana yang tidak bangga dikatakan sebagai inspirasi bagi mantan muridnya?

Pikiran saya pun melayang ke masa-masa saya menjalani status sebagai dosen “tenaga abdi” di STKIP Negeri Gorontalo (kini Universitas Negeri Gorontalo atau UNG) 15 tahun silam. Waktu itu STKIP Negeri Gorontalo baru menjalani tahun-tahun awal perubahan statusnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sam Ratulangi Manado. Saya yang ketika itu mengajar di Program Studi Bahasa Inggris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni menjadi dosen muda pertama dari STKIP Negeri Gorontalo yang memperoleh beasiswa ADCOS dari Australian Agency for International Development (AusAID) untuk memperoleh gelar Master of Arts in Applied Linguistics (by Research) di University of Adelaide, South Australia selama 3 tahun. Untuk ukuran anak muda miskin dari Imandi, Dumoga, yang sehari-sehari tinggal di kos-kosan seharga Rp15 ribu sebulan, ke kampus mengendarai sepeda “Phoenix” buatan Cina dan menerima upah Rp32.500 sebulan, menerima beasiswa itu bagaikan mendapatkan durian runtuh. Setelah lebih 10 tahun berlalu, beasiswa itupun masih saya anggap sebagai sesuatu yang telah mengubah jalan hidup saya selama-lamanya, termasuk cara orang memandang saya sebagai pribadi maupun sebagai profesional.

Karena sesuatu alasan, saya memang tidak kembali ke Gorontalo setelah menyelesaikan pendidikan di Adelaide pada akhir tahun 1999. Baru terungkap dalam beberapa minggu ini bahwa tanpa saya sadari, para mahasiswa saya ternyata menunggu saya kembali waktu itu. Nasib kemudian mengantarkan saya menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar (UNM) dan kini mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang PhD di Australia dengan beasiswa Pemerintah Republik Indonesia.

Yang menarik dari cerita ini sebenarnya bukanlah apa yang terjadi pada diri saya. Yang justru jauh lebih menarik adalah bahwa para mantan mahasiswa saya itu adalah putra-putri Gorontalo yang ketika itu nyaris selalu tenggelam dalam bayang-bayang didominasi etnis dan kekuatan tertentu di Provinsi Sulawesi Utara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang akademik, yang bahkan hingga kini masih sangat kuat, kalau bukan makin kuat, terlebih lagi setelah Gorontalo kemudian menjadi provinsi sendiri.

Terbentuknya STKIP Gorontalo dan selanjutnya Provinsi Gorontalo yang kemudian memungkinkan terbentuknya UNG rupanya telah membuka berbagai peluang, termasuk kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, yang selama puluhan tahun nyaris senantiasa tertutup tidak saja bagi bagi putra-putri Gorontalo, tetapi juga bagi putra-putri Bolaang Mongondow, Sangihe-Talaud, dan etnis-etnis lain di Sulawesi Utara. Para mahasiswa yang dulu sangat penasaran dengan beasiswa yang saya peroleh (dan mengaku terinspirasi oleh saya), kini telah menjadi inspirasi bagi yunior-yunior mereka setelah mereka sendiri juga akhirnya memperoleh kesempatan seperti yang saya peroleh dulu. Ketika mereka kembali ke kampung halaman setelah bermukim minimal 1.5 tahun di luar negeri, merekapun menjadi aset pembangunan daerah yang sangat dahsyat. Sebagai sumberdaya manusia bagi pembangunan daerah, wawasan internasional dan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh selama di luar negeri sudah pasti telah memperbaiki pola pikir dan pola tindak mereka dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari serta menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang tidak kalah menariknya adalah bahwa UNG kemudian mendirikan Pusat Pembinaan Bahasa dan Penyiapan Studi Luar Negeri yang pengelolaannya dipercayakan kepada sejumlah mantan mahasiswa saya itu. Jika dikaji dalam konteks pengembangan daerah dengan visi jangka panjang, maka tak bisa disangkal lagi bahwa prestasi putra-putri Gorontalo dan inisiatif UNG tersebut dapat memberi kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan daerah dan pengaruhnya dapat dilihat dalam waktu 10-15 tahun ke depan.

Menurut hemat saya, ada sinergi dua faktor dominan yang sangat memungkinkan Gorontalo mencapai tahap ini: terbentuknya Provinsi Gorontalo dan berkembangnya status kelembagaan UNG sebagai perguruan tinggi negeri di daerah. Jadi, jika sebagai putra-putri Bolaang Mongondow kita sering heran mengapa orang Bolaang Mongondow yang belajar di luar negeri dengan beasiswa dapat dihitung dengan jari , maka jawabannya adalah bahwa sinergi yang ada di Gorontalo itu tidak ada di Bolaang Mongondow saat ini. Kalau sinergi itu tidak segera diupayakan, maka menurut estimasi saya, uyo’ bo nanu’ di Bolaang Mongondow harus menunggu paling sedikit 10 tahun lagi baru bisa menikmati apa yang telah dinikmati para uti dan no’u di Gorontalo selama 10 tahun terakhir ini.

*Kandidat PhD University of New England, Armidale, NSW, Australia

E-mail: chanko_70513@hotmail.com

Penghargaan bagi Deydi Mokoginta

Anda kenal Deydi Mokoginta? Kalau jawabannya ya, syukurlah; tetapi kalau jawabannya tidak, maka izinkan saya memperkenalkan Deydi kepada Anda (walaupun saya sebenarnya juga tidak mengenalnya secara pribadi he he he....)

Deydi Mokoginta adalah adalah anak muda Totabuan yang bekerja sebagai anggota Polri di Kota Manado. Saya mengenalnya dalam interaksi dunia maya di Internet. Di sela-sela kesibukannya sebagai aparatur negara, rupanya Deydi menjalankan berbagai kegiatan dan hobi yang sangat positif. Di antaranya adalah forum diskusi online Forum Bolmong.com dengan alamat http://www.bolmong.com/forum, yang telah dibinanya sejak tahun lalu (kalau saya tidak salah).

Deydi yang saya kenal dalam Forum Bolmong.com adalah polisi muda yang sangat intelektual dan mempunyai wawasan politik, sosial, sejarah dan budaya cukup luas tentang Bolaang Mongondow (Bolmong). Kelebihan ini tampaknya didukung pula oleh keterampilannya yang cukup baik dalam hal komputer dan Internet. Dengan apik Deydi menyusun dan memberi uraian singkat dari topik-topik dalam forum diskusinya. Di sini kelihatan bahwa Deydi memiliki daya nalar tajam tentang pemetaan masalah yang layak menjadi bahan diskusi peserta forumnya. Ada pula bagian yang secara khusus disusun oleh Deydi untuk menjaga tata-tertib dan etiket peserta diskusi. Tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan bahwa untuk ukuran seorang polisi yang "hanya" mengelola situs Internet di waktu luang, bahkan untuk ukuran anak muda Bolmong masa kini pada umumnya, Deydi sudah bisa disebut profesional karena kemampuan dan komitmennya yang di atas rata-rata.

Berkat ketekunan Deydi dan melalui forum diskusi yang dibinanya, entah berapa warga Bolmong di berbagai belahan Indonesia dan bahkan mungkin dunia yang dapat bersatu dalam diskusi hangat membicarakan nasib daerah, rakyat dan masa depan Bolmong. Mungkin Deydi tidak menyadari bahwa forum itu juga telah menjadi sarana mengobati kerinduan atas kampung halaman, yang, bagi sebagian di antara peserta forum ini, kini jauh di mata namun selalu dekat di hati.

Memang siapapun yang punya waktu dan kemampuan berinternet dan berkomputer dapat membina forum online seperti yang dibina Deydi, bahkan banyak forum seperti ini yang gratisan. Tetapi, setahu saya, Deydi termasuk orang Bolmong pertama yang merintis forum diskusi seperti ini dan yang masih setia mempertahankan eksistensi forum asuhannya hingga detik ini. Komitmen seperti ini tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan bahkan dana. Untuk mengira-ngira berapa banyak pengorbanan Deydi demi Forum Bolmong.com terus terang saya tidak sanggup. Hanya Deydi dan Tuhan yang tahu!

Anak muda seperti Deydi, menurut hemat saya, patut diberi penghargaan oleh peserta Forum Bolmong.com, baik secara pribadi maupun kolektif. Dia bahkan perlu mendapat penghargaan dari pemerintah dan masyarakat Bolaang Mongondow Bersatu, baik yang ada di dalam maupun luar Bolmong. Saya pernah menyampaikan ini kepada Deydi lewat forum, tapi Deydi hanya merendah dan tampaknya tidak mau terlalu dipusingkan dengan urusan penghargaan atau semacam itu bagi dirinya. Integritas seperti ini jarang kita dapatkan dalam diri seorang anak muda.

Salah satu kelemahan bangsa Indonesia dan masyarakat Bolmong adalah keterbelakangan dalam melakukan apresiasi (penghargaan) terhadap karya putra-putrinya yang sudah terbukti bermanfaat bagi banyak orang. Padahal penghargaan sekecil dan sesederhana apapun dapat memacu kreativitas, inovasi, integritas, prestasi dan tanggung jawab penerimanya. Dan si penerima dapat menjadi role model, teladan bagi orang lain. Saya khawatir Deydi menjadi "korban" dari keterbelakangan kita ini kalau kita tidak segera memberinya penghargaan.

Kalaupun penghargaan resmi sulit kita harapkan apalagi wujudkan, paling tidak kita dapat memberi apresiasi atas kerja keras Deydi dengan menjadi peserta aktif Forum Bolmong.com. Saya percaya, gagasan paling sederhana sekalipun yang kita lontarkan dalam setiap topik diskusi akan memperkaya wawasan dan batin kita sebagai putra-putri Bolmong. Kekayaan wawasan dan batin dapat secara positif memengaruhi pikiran, ucapan dan sikap kita dan orang lain tentang Bolmong tercinta. Pola pikir, ucap dan tindak yang makin baik di Bolmong dan dalam diri warganya, baik yang ada di Bolmong maupun di luar, mudah-mudahan dapat memberi andil dalam upaya kolektif kita menjadikan Bolmong a better place, kampung halaman yang makin baik, dan bukan sebaliknya. Saya yakin cita-cita inilah yang ada dalam benak Deydi sebagai pendiri dan pengasuh Forum Bolmong.com.

Kita akui atau tidak, Deydi terima atau tidak, adalah nyata bahwa Deydi telah memberi andil yang amat besar bagi kita dan Bolmong. Dan untuk sementara, saya baru bisa menyampaikan dari lubuk terdalam hati saya: Sukur moanto', Utatku Deydi. Keep up the good work.

Resolusi Tahun Baru 2009 buat Tanah Totabuan

If you want to lift yourself up, lift up someone else.

- Booker T. Washington (1856 -1915)

Kata-kata mutiara dari Booker T. Washington, tokoh pendidikan Amerika sepanjang masa, dalam kutipan di atas bermakna: "Jika ingin mengangkat martabat diri sendiri, maka angkatlah martabat orang lain."

Di hari pertama tahun 2009 ini, saya sangat tersentuh oleh pesan yang dikandung kata-kata mutiara itu. Saya berefleksi atas kehidupan saya pribadi dan apa yang terjadi di sekitar saya, di dunia, di Indonesia dan di Bolaang Mongondow.

Khusus untuk Bolmong, saya bertanya kepada diri sendiri: Apakah yang pernah saya lakukan bagi Bolmong untuk mengangkat harkat dan martabat Bolmong? Saya berpikir keras, dan hanya bisa berpuas diri dengan jawaban sederhana ini:

Saya sering menggunakan kesempatan mengajar sebagai peluang memperkenalkan Bolmong kepada siswa dan mahasiswa saya. Saya juga sering menggunakan kesempatan presentasi saya dalam forum-forum resmi dan tidak resmi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang pernah saya ikuti untuk memperkenalkan bukan hanya diri sendiri tetapi juga kampung halaman tercinta Bolaang Mongondow yang, terus terang, masih relatif tidak dikenal (bahkan di Pulau Sulawesi sendiri!).

Tanpa malu-malu, rupanya saya telah mengangkat diri sendiri menjadi "Duta Bolaang Mongondow" di manapun saya memperoleh kesempatan berbicara. Saya yakin, banyak putra Totabuan yang telah melakukan hal yang sama, dan tampaknya Bolmong masih butuh lebih banyak lagi.

Bolmong sedang mengalami kemajuan dalam banyak hal terutama dalam bidang ekonomi dan politik daerah. Akan tetapi, kita juga melihat berbagai ketimpangan di Bolmong saat ini dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, kehidupan sosial masyarakat, perekonomian rakyat, pengelolaan lingkungan hidup, kebudayaan, bahasa, sejarah daerah dan lain-lain. Putra-putri Totabuan di berbagai tempat telah sering menyoroti secara kritis ketimpangan-ketimpangan tersebut dalam berbagai forum, tetapi perubahan -terutama sikap para penguasa dan masyarakat- tampak masih sangat jauh dari harapan. Dari berbagai persoalan itu, menurut amatan saya, tampak sekali bahwa salah satu kelemahan terbesar Bolmong terletak pada kenyataan bahwa pemikiran kritis belum berkembang secara maksimal di tengah masyarakat dan, kalaupun ada, tidak diakomodasi sepenuhnya oleh penguasa dan pemuka masyarakat.

Pemikiran kritis hanya bisa berkembang jika Bolmong serius mencetak lebih banyak lagi pemikir, pengajar, ilmuwan, dan peneliti di Bolmong sendiri yang menguasai bukan hanya bidang-bidang ilmu yang sudah ada di beberapa perguruan tinggi swasta di Bolmong saat ini, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, terutama pendidikan, budaya, bahasa dan sejarah daerah yang hingga kini nyaris tidak dipedulikan sama sekali.

Salah satu tempat mencetak cendekiawan adalah perguruan tinggi negeri (PTN). Provinsi Totabuan yang dicita-citakan masyarakat Bolmong hanya akan lengkap dan bermakna kalau Bolmong memiliki PTN, sebagaimana halnya provinsi-provinsi lain di tanah air. Tetapi kalau berita pembentukan PTN tak terdengar lagi dan suara-suara pro-PTN kian senyap seperti saat ini, saya berharap bahwa para pendukung ide ini dapat menggunakan momentum Tahun Baru 2009 ini untuk bangkit lagi, menyatukan diri, menetapkan sasaran, bersuara lebih lantang dan bekerja lebih keras lagi.

Dalam konteks Bolmong, "orang lain" yang perlu diangkat martabatnya (seperti dalam kata mutiara Booker T. Washington) adalah putra-putri masa kini dan masa depan Totabuan yang perlu dididik menjadi pemikir, pengajar, ilmuwan dan peneliti bagi kemajuan Tanah Totabuan di masa depan.

Selamat Tahun Baru 2009 untuk Bolaang Mongondow!

Katamsi Ginano

Tulisan ini juga dimuat dalam blog saya yang lain:
http://chairilanwarkorompot.blogsot.com.

Kemarin malam saya mendapat email yang tidak disangka-sangka dari Katamsi Ginano. Saya terkejut mendapat kabar dari sesama putra Totabuan yang selama ini dikenal karena kegigihannya mengritik perilaku pejabat-pejabat di Bolmong lewat media massa dan dunia maya. Saya dan Katamsi kebetulan pernah sekolah di SMP Negeri I Kotamobagu pada awal tahun '80an dan kuliah di Manado di akhir '80an dan awal '90an. Bedanya, Katamsi di Teknik UNSRAT dan sempat memimpin majalah mahasiswa yang cukup berpengaruh di Unsrat, dan saya di Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Manado dan nyaris tidak dikenal. Bedanya lagi, Katamsi sangat giat menulis di mana-mana dan saya hanya diam-diam terkagum-kagum melihat anak Mongondow yang satu ini mulai menancapkan 'bendera kemongondowannya' dalam sejumlah tulisannya, terutama di Manado Post. Karena urusan kerja dan sekolah di berbagai tempat, saya baru 'bersua' lagi dengan tulisan Katamsi beberapa tahun lalu ketika saya pulang kampung ke Imandi untuk berlebaran Idul Fitri dan sempat membaca edisi-edisi lama Manado Post di rumah orangtua saya.

Tulisan Katamsi sangat bertenaga, tajam, witty, namun tetap cerdas. Referensinya yang luas dan kelugasannya menyorot persoalan-persoalan pelik menunjukkan bakatnya sebagai penulis handal yang argumennya sangat sulit dipatahkan. Memang pada bagian-bagian tertentu tulisannya, Katamsi kadang-kadang agak judgmental dan tanpa sungkan menyematkan 'gelar-gelar' tertentu pada penanggap atau penulis lain yang berseberangan gagasan dengan dia. 'Gelar-gelar' itu mungkin agak keras untuk ukuran orang awam. Tetapi menurut hemat saya, sikap dan name-calling itu didasari oleh daya kritisnya yang meledak-ledak, kecintaannya pada Bolmong dan kepeduliannya pada kemaslahatan orang banyak dan, terutama, pada kebenaran. Untuk ukuran Bolmong, potensi Katamsi tidak ada duanya, apalagi kalau kita mempertimbangkan muatan nilai-nilai filosofis, wawasan global, dan sastra dalam tulisannya. Katamsi adalah salah satu representasi nurani Bolmong yang masih tersisa dan patut dibanggakan.

Walaupun demikian, saya terus terang sedikit berpikir keras ketika mengetahui bahwa Katamsi kini bekerja di PT Newmont MR. Pekerjaan adalah urusan pribadi, tentu saja, tetapi dengan segala hormat dan prasangka baik, saya hanya berharap Katamsi bisa mempertahankan objektivitasnya dalam berpikir, berkata dan menulis di bawah bendera sebuah perusahaan asing kaya-raya yang pernah disidangkan (namun kemudian dinyatakan tidak bersalah) dalam kasus yang 'merugikan' lingkungan dan masyarakat Teluk Buyat di Minahasa Selatan dan Bolmong - yang justru selalu hendak dibela oleh Katamsi.

Saya tahu, kemunginan adanya konspirasi birokrasi, perusahaan pesaing, LSM dan individu pro-lingkungan, media massa plus 'kepolosan' masyarakat lokal bisa menjadi alasan mengapa PT Newmont dimejahijaukan tempo hari. Tetapi potensi pencemaran dari suatu aktivitas pertambangan tidak bisa dinafikan begitu saja. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi, dan kita tahu ekonomi bukan teman sejati konservasi.

Katamsi perlu memperhatikan hal penting ini karena seorang Katamsi yang sudah menulis di mana-mana secara kritis itu bukan hanya Katamsi yang kini milik PT Newmont, tapi Katamsi yang telah terlanjur menjadi milik masyarakat intelektual, kaum kritis, dan orang Bolmong kebanyakan. Secara hipotetis saya ingin bertanya: beranikah Katamsi bersikap kritis bahkan kepada majikannya sendiri jika benar-benar limbah (tailing) PT Newmont mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya? Pertanyaan ini saya kemukakan dengan penuh cinta-kasih kepada Ki Utatku Katamsi Ginano.

Saya sering membayangkan suatu saat nanti saya pulang kampung ke Bolmong dan turut mengambil peran dalam mengembangkan perguruan tinggi negeri (PTN) atau minimal PTN keguruan (seperti STKIP atau PGSD) di Bolmong. Saya pengen membina atau terlibat sebagai akademisi dalam studi kebahasaan di PTN itu. Seperti yang sudah saya utarakan dalam tulisan-tulisan saya sebelumnya, saya ingin mengembangkan PTN itu menjadi centre of excellence yang membina calon-calon intelektual dan pemimpin Bolmong yang peduli bukan hanya tentang masalah ekonomi, politik, pertanian, dll, tetapi juga pada budaya Bolmong yang mencakup bahasa, sastra, sejarah, kesenian, masyarakat, agama, tradisi, dan adat-istiadatnya. Dalam hal terakhir ini, saya tidak melihat calon lain dari kalangan non-akademik selain Kak Katamsi Ginano yang dapat dimintai bantuan tenaga, moril, materil dan intelektual untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu.

Terus terang, kalau bicara mimpi-mimpi di atas, saya nyaris putus asa. Kabar pembentukan PTN di Bolmong tidak pernah terdengar lagi, dan bahkan keluarga saya di Bolmong mengaku tidak pernah mendengar itu lagi. Mereka bilang, seorang calon walikota Kota Kotamobagu dalam Pilkada baru-baru ini pernah dalam kegiatan kampanyenya mengutarakan niatnya untuk menyumbangkan tanahnya bagi pendirian kampus PTN itu. Tapi karena beliau tidak terpilih, niat itu tidak terwujud dan tidak ada kabarnya lagi. Berita-berita tentang Bolmong di Manado Post dan Harian Komentar (online) kebanyakan hanya berita membosankan tentang politik, pemilu, pilkada, dll. Nyaris tidak ada orang di Bolmong yang serius dengan urusan PTN ini, padahal kalau mau mendirikan Provinsi Totabuan, PTN harus ada juga. Bagaimana mungkin ada provinsi tapi tidak ada PTN-nya? Di mana think tank Bolmong bisa dicetak kalau bukan melalui PTN ini? Ke mana mencari center of excellence dan pools of intellectuals Bolmong kalau bukan ke PTN ini? Bagaimana mungkin kita bisa mencetak guru (yang jumlahnya selalu kurang itu) kalau bukan melalui PTN keguruan? Kalau untuk urusan ini anak-anak Bolmong harus jauh-jauh ke Manado, Gorontalo, Makassar, Yogya, Jakarta, dll, bagaimana kita bisa melahirkan Katamsi-Katamsi baru?

Menyelamatkan Bahasa Bolaang-Mongondow

Chairil Anwar Korompot

Artikel di Harian Tribun Totabuan, 10-11 September 2008

Pendapat Anthon Mamonto, tokoh masyarakat Bolaang-Mongondow (Bolmong), dalam berita singkat berjudul “Kultur Bolmong Terancam Punah” di Tribun Totabuan edisi 26 Agustus 2008 (hal. 2) sungguh menggugah. Beliau berkata bahwa budaya dan bahasa Bolmong “…perlahan-lahan akan musnah ditelan modernisme. Generasi muda yang menguasai adat, termasuk sejarah dan bahasa Mongondow, bisa dihitung dengan jari.” Pendapat Pak Mamonto itu sedikit-banyak menggambarkan situasi real saat ini dan dapat mewakili keresahan warga Bolmong tentang budaya dan bahasa Bolmong kontemporer. Hampir tiga dekade lalu, laporan penelitian Usup dkk. (1981) sudah menyarankan putra-putri Bolmong untuk lebih peduli terhadap bahasa mereka sendiri. Namun kali ini, pendapat itu patut membangunkan Bolmong dari tidur panjang yang telah membuatnya nyaris lupa akan identitasnya sendiri. Di tengah wacana pembentukan Provinsi Totabuan, masyarakat Bolmong Bersatu seharusnya makin memperkuat kesadaran tentang perlunya pelestarian identitas budaya, bahasa, dan sejarahnya yang unik itu. Usup dkk. (1981) dan penulis-penulis lain sudah mengingatkan bahwa bahasa Bolmong perlu diselamatkan.

Untuk menyelamatkan budaya dan bahasa Bolmong kita memerlukan lebih dari sekadar pernyataan. Provinsi Totabuan memerlukan suatu grand strategy, strategi besar berdimensi luas dan bervisi jauh ke depan, atas seluruh hajat hidup dan sumberdaya Totabuan, termasuk manusia, budaya, bahasa dan sejarahnya. Sayang, saya belum pernah mendengar apa grand strategy Provinsi Totabuan, selain, tentu saja, menciptakan “lowongan kerja” bagi para elit politiknya. Apa lagi jika kita mempertanyakan grand strategy untuk salah satu (kalau bukan satu-satunya) identitas Totabuan yang masih tersisa saat ini, yaitu bahasa Bolmong. Dalam grand strategy itu seharusnya tersurat atau tersirat alasan mengapa, untuk apa, dan untuk siapa provinsi ini hendak didirikan. Dasarnya tentu adalah cita-cita menyejahterakan seluruh rakyat Totabuan yang juga berarti melestarikan bahasa-bahasa yang dalam tulisan ini saya sebut sebagai bahasa Bolmong (mencakup bahasa-bahasa Mongondow, Lolak, Bolang-Uki, Bintauna, Bolang-Itang, dan Kaidipang).

Kita memang tidak memiliki data konkrit tentang seberapa “sakit” bahasa Bolmong saat ini, namun secara kasat mata terlihat bahwa kebanyakan generasi muda Totabuan saat ini telah menjadi penutur asli bahasa Melayu Manado, bukan lagi bahasa Bolmong. Gejala ini juga terjadi pada banyak bahasa etnis di seluruh wilayah Indonesia, kecuali mungkin di wilayah-wilayah yang cukup kuat kulturnya, seperti Minang, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan Makassar. Harus kita akui bahwa, dari sudut pandang linguistik yang saya tekuni, bahasa Bolmong kini sedang berada pada fase awal language extinction, kepunahan bahasa yang dapat memusnahkan semua warisan budaya dan etnisitas Totabuan. Jika fase itu tidak segera dihentikan, saya khawatir kepunahan bahasa Bolmong akan menjadi keniscayaan dan berubah menjadi ironi dari pendirian Provinsi Totabuan itu sendiri. Melalui tulisan ini saya ingin menyumbangkan gagasan tentang perlunya suatu grand strategy untuk bahasa Bolmong dalam wacana pendirian Provinsi Totabuan. Dalam pandangan saya, pembangunan Provinsi Totabuan secara umum perlu meletakkan isu pelestarian bahasa Bolmong sebagai salah satu prioritas dalam grand strategy-nya.

Langkah awal yang perlu diambil adalah mendirikan jurusan/fakultas bahasa dan sastra Indonesia dan daerah pada perguruan tinggi negeri keguruan yang kabarnya akan didirikan di Totabuan. Tugas utama lembaga ini adalah mencetak akademisi dan praktisi dalam bidang linguistik, pembelajaran bahasa, dan sastra Indonesia dan daerah (termasuk sejarah daerah). Para akademisi bertanggung jawab antara lain atas bahasa dan sastra daerah melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Upaya-upaya tersebut perlu diarahkan demi keperluan yang lebih bersifat “ilmu terapan” seperti pendokumentasian bahasa, pembuatan kamus, dan pembelajaran bahasa Bolmong, dan selanjutnya diwujudkan oleh para praktisi, yaitu guru bahasa/sejarah, peneliti, sastrawan, dan penerjemah bahasa Bolmong.

Langkah selanjutnya adalah mendirikan sebuah balai bahasa dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta di bawah bimbingan para akademisi. Balai bahasa itu bertugas menyediakan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bidang bahasa, sastra dan sejarah Bolmong. Balai bahasa selanjutnya bertanggung jawab melaksanakan penelitian, pendokumentasian, penerbitan dan pengelolaan perpustakaan. Sebagai langkah kedua, melalui balai bahasa pula, pemerintah dan masyarakat perlu menyediakan dana hibah dan beasiswa untuk keperluan penelitian bahasa, sastra dan sejarah Bolmong. Salah satu tujuannya adalah mendokumentasikan segala aspek bahasa, sastra dan sejarah daerah agar terbangun koleksi kepustakaan dan database di Totabuan sendiri, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan yang lebih luas, termasuk pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah. Dalam hal pendokumentasian bahasa, balai bahasa juga perlu mendorong pemerintah/lembaga daerah, pusat dan asing agar mendanai upaya pengumpulan (baca: pengembalian) berbagai bahan bacaan dan hasil penelitian tentang bahasa Bolmong yang tidak begitu besar jumlahnya namun bertebaran di berbagai perpustakaan/lembaga bahasa di daerah-daerah lain di Sulawesi dan Tanah Air, serta di negara-negara lain, terutama Belanda, Australia dan Amerika Serikat. Sebagai langkah ketiga, balai bahasa juga perlu bekerja sama dengan para akademisi, masyarakat, legislator dan pemerintah daerah untuk menggodok produk-produk hukum daerah (legislasi) dalam hal bahasa, sastra dan sejarah daerah. Legislasi itu dapat menetapkan, misalnya, bahwa bahasa Bolmong harus digunakan berdampingan dengan bahasa Indonesia dalam semua dokumen pemerintah daerah, pidato pejabat dan tokoh masyarakat, dan untuk mendampingi nama resmi lembaga pemerintahan dan swasta, jalan, gedung, dan fasilitas umum, serta untuk acara resmi tingkat daerah atau nasional yang dilaksanakan di Totabuan. Di tingkat internasional, cara ini sudah berjalan di Kanada dan Selandia Baru yang multilingual.

Selain langkah-langkah institusional tersebut, Totabuan tentu saja memerlukan masyarakat (generasi muda) yang mencintai dan menggunakan bahasanya dalam berbagai kesempatan, lembaga dan media (musik, tarian, teater, radio, televisi, film, Internet). Diperlukan juga masyarakat Totabuan yang bangga dengan sejarah dan budayanya. Untuk itu, dewan adat yang selama ini masih formalitas perlu diberdayakan di kabupaten/kota agar benar-benar menjadi panutan kultural yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat Totabuan. Salah satu tugasnya adalah mendukung upaya pelestarian bahasa, misalnya dengan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa bagi bahasa, sastra dan sejarah Bolmong, dan bukan hanya menganugerahkan gelar adat kepada tetamu agung dan pembesar. Di atas semua ini, grand strategy sebaik apapun untuk bahasa Bolmong hanya akan berhasil jika ada ladang budaya yang cukup subur bagi tumbuh-kembangnya bahasa ini. Artinya, penutur bahasa Bolmong harus mempertahankan tradisi dan praktik kehidupan sehari-hari dalam nuansa budaya dan bahasa Bolmong. Penyelenggara pemerintahan Provinsi Totabuan yang dipilih rakyat nanti juga harus memiliki visi-misi yang terukur dan akuntabel di hadapan rakyat mengenai bagaimana menyelamatkan bahasa Bolmong dari kepunahan.

Perguruan Tinggi Keguruan di Totabuan

Chairil Anwar Korompot

Artikel di Harian Tribun Totabuan, 26-27 Agustus 2008

Situs Web bolmong.com edisi 16 Juli 2008 yang diasuh Deydi Mokoginta memuat berita yang amat menggembirakan bagi saya pribadi sebagai akademisi pendidikan yang berasal dari Bolaang Mongondow (Bolmong) dan kini berkiprah di negeri rantau. Berita itu adalah bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan didirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) di Kota Kotamobagu (KK). Berita tersebut juga memuat pernyataan Sekretaris KK, Djainuddin Damopolii, yang menyebutkan bahwa pendirian LPTK itu sedang diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional. Disebutkan pula bahwa pendirian LPTK, yang mungkin berbentuk sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) tersebut, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, terutama guru sekolah dasar (SD), yang makin besar di Bolmong Bersatu.

Walaupun cukup menggembirakan, menurut hemat saya, ada empat hal yang belum jelas tentang berita pendirian STKIP ini, yaitu: 1) Apakah STKIP tersebut berstatus perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS)? 2) Apakah bentuknya sebagai STKIP merupakan satu-satunya pilihan? 3) Apa sajakah bidang-bidang studi/keguruan yang menjadi prioritas? 4) Siapakah yang akan dilibatkan dalam urusan akademik di STKIP baru tersebut? Walaupun sumber informasi saya sangat terbatas, saya ingin menawarkan beberapa gagasan tambahan sebagai jawaban atas keempat pertanyaan tersebut. Pembentukan Provinsi Totabuan, yang mau tidak mau membutuhkan sebuah PTN sebagai center of excellence bagi pembangunan daerah, dapat diperkaya dengan wacana pendirian LPTK di KK, yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan pendidikan di Tanah Totabuan.

Status PTN atau PTS?

Tanpa bermaksud merendahkan status PTS, saya menilai bahwa status PTN akan jauh lebih menguntungkan STKIP ini pada khususnya dan Bolmong pada umumnya, dan karenanya perlu diupayakan secara maksimal. Keunggulan status PTN antara lain adalah: 1) Tersedianya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah untuk infrastruktur, logistik, administrasi, sumberdaya manusia (dosen dan pegawai), beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, serta pendanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bantuan, hibah, dan pinjaman (luar negeri), peluang kerjasama nasional dan internasional, dsb.; 2) Diperhitungkannya KK sebagai salah satu pilihan tujuan belajar secara nasional bagi mahasiswa dari seluruh Nusantara, yang salah satu manfaatnya adalah bertambahnya “devisa” bagi perekonomian daerah ini dari pembelanjaan keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari para mahasiswa STKIP tersebut.

Kelembagaan

Bentuk kelembagaan sebagai STKIP Negeri untuk LPTK pertama di KK ini, menurut hemat saya, bukanlah harga mati, apa lagi mengingat keputusan akhir masih ada di tangan Ditjen Dikti. Jika belum memungkinkan untuk berdiri sebagai PTN otonom, solusi alternatif yang ingin saya usulkan bagi LPTK ini adalah mendirikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), satu-satunya universitas di Bolmong saat ini dan masih berstatus PTS. Saya tidak tahu banyak mengenai UDK, namun saya memandang bahwa seiring dengan upaya pembentukan Provinsi Totabuan, perlu ada langkah-langkah strategis agar UDK dapat dikonversi menjadi PTN, tentu saja jika yayasan menyetujuinya. Pendirian FKIP di UDK dapat menjadi salah satu entry point konversi tersebut mengingat strategisnya bidang pendidikan dan mendesaknya kebutuhan mencetak tenaga guru di suatu daerah. Walaupun kasusnya tidak sama persis, pola konversi PTS lokal menjadi PTN yang beriringan dengan pembentukan provinsi baru sudah pernah terjadi di Indonesia, misalnya ketika Universitas Khairun Ternate di Provinsi Maluku Utara beralih status menjadi PTN pascapemekaran Provinsi Maluku.

Bidang Studi dan Keahlian Keguruan Prioritas

Jurusan atau program studi (prodi) yang akan dibuka dalam STKIP (atau FKIP UDK) di KK ini tentu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah umum, perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan seni, serta tuntutan masyarakat. Artinya, semua mata pelajaran sekolahan perlu dibukakan prodinya dalam STKIP ini. Akan tetapi, tentu saja pada awal pendiriannya, menurut hemat saya, STKIP ini perlu mengutamakan pembukaan empat prodi, yaitu: 1) Pendidikan Matematika dan Sains, 2) Pendidikan Bahasa Inggris, 3) Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, dan 4) Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia merupakan tiga mata pelajaran utama yang diujikan dalam UAN, dan juga merupakan tiga bidang akademik paling mendasar yang harus dikuasai siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Secara umum, Matematika memberikan seorang siswa pengetahuan dan keterampilan berhitung yang amat diperlukan sebagai salah satu basic skills dalam kehidupan. Kemampuan berbahasa Inggris memberikan peluang kepada penuturnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, akademik, bisnis dan diplomasi internasional, yang mustahil dihindari lagi dalam era global ini. Kemampuan berbahasa Indonesia memberikan seseorang akses untuk berperan secara maksimal dalam segala bentuk interaksi dengan sesama warga bangsa Indonesia dan bahkan dunia!

Dalam konteks keterampilan berbahasa ini, nasib bahasa-bahasa asli Bolmong tidak boleh diabaikan karena merupakan warisan peradaban dan budaya yang perlu dinikmati pula oleh generasi masa depan. Kuatnya arus otonomisasi pemerintahan di Bolmong saat ini seharusnya turut diarahkan untuk melestarikan bahasa daerah. Upaya ini dapat dikembangkan secara akademik melalui jurusan atau prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (BSID).

Pendidikan bagi mereka yang akan terjun ke dalam dunia pendidikan dasar (SD) juga penting diperhatikan. Kebutuhan akan guru SD di masa depan akan terus meningkat dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan akan guru pada jenjang yang lebih tinggi. Kebetulan secara nasional saat ini ada tren peningkatan minat orang menjadi guru SD, terutama dengan adanya insentif dan peluang baru sebagai buah dari pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keadaan seperti ini, menurut hemat saya, perlu menjadi pertimbangan utama untuk membuka Prodi PGSD di STKIP tersebut. Bahkan jika perlu, Prodi PGSD haruslah lebih diutamakan seandainya pembukaan tiga prodi yang lain belum bisa segera diwujudkan.

Siapa yang Perlu Dilibatkan?

Semua lapisan pemerintah dan masyarakat Bolmong merupakan stakeholders pendidikan yang perlu diminta berperan aktif dalam pembentukan STKIP ini. Akan tetapi, secara akademis, pihak yang paling berkompeten dalam hal ini adalah putra-putri Totabuan, baik akademisi maupun praktisi pendidikan, yang kini berkiprah di Bolmong atau di berbagai pelosok Tanah Air. Mereka perlu diajak oleh Pemerintah Bolmong Induk, Pemerintah KK (dengan walikota dan wakil walikota yang baru), dan penggagas Provinsi Totabuan untuk duduk bersama membahas pendirian STKIP ini. Diperlukan upaya yang sistematis untuk mengajak atau bahkan meminta pulang akademisi Bolmong yang berhasil di luar daerah untuk berpartisipasi dalam proses ini. Pendekatan ini sudah dilakukan atau terjadi di Provinsi Gorontalo pascapemekaran dari Sulawesi Utara, dan berhasil! Secara internasional, walaupun dalam bidang dan konteks yang berbeda, hal yang sama juga terjadi ketika sejumlah negara Asia seperti India, Vietnam, Filipina dan Cina, yang memiliki banyak warga berprestasi di negara-negara maju, menghimbau atau sengaja memanggil pulang putra-putri terbaik mereka untuk berbakti bagi bangsa dan negara. Mau atau tidak, jika Bolmong ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dan daerahnya, pola ini perlu dicontoh. Pendeknya, Bolmong memerlukan kelompok pemikir (think tank) dari berbagai latar belakang sebagai penggagas strategi pembangunan dalam berbagai bidang (termasuk pendidikan keguruan) demi kemajuan Bolmong di masa depan.

Akhirnya, seraya mengucapkan syukur atas langkah baru yang strategis dengan pembentukan STKIP di KK ini, saya berharap seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintahan Bolmong Bersatu mendukung pendirian dan keberadaan LPTK yang mungkin dapat diberi nama STKIP Negeri Kotamobagu ini. Semoga Bolmong dapat segera mencetak sendiri guru-guru yang pada saatnya nanti akan mendidik generasi pelanjut cita-cita luhur warga Bolmong akan masa depan yang lebih baik. Sebuah cita-cita yang kini mengkristal dalam semangat pembentukan Provinsi Totabuan.

__________________________________

* Penulis adalah dosen Universitas Negeri Makassar dan kandidat PhD University of New England Australia;