Artikel di Harian Tribun Totabuan, 26-27 Agustus 2008
Situs Web bolmong.com edisi 16 Juli 2008 yang diasuh Deydi Mokoginta memuat berita yang amat menggembirakan bagi saya pribadi sebagai akademisi pendidikan yang berasal dari Bolaang Mongondow (Bolmong) dan kini berkiprah di negeri rantau. Berita itu adalah bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan didirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) di Kota Kotamobagu (KK). Berita tersebut juga memuat pernyataan Sekretaris KK, Djainuddin Damopolii, yang menyebutkan bahwa pendirian LPTK itu sedang diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional. Disebutkan pula bahwa pendirian LPTK, yang mungkin berbentuk sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) tersebut, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, terutama guru sekolah dasar (SD), yang makin besar di Bolmong Bersatu.
Walaupun cukup menggembirakan, menurut hemat saya, ada empat hal yang belum jelas tentang berita pendirian STKIP ini, yaitu: 1) Apakah STKIP tersebut berstatus perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS)? 2) Apakah bentuknya sebagai STKIP merupakan satu-satunya pilihan? 3) Apa sajakah bidang-bidang studi/keguruan yang menjadi prioritas? 4) Siapakah yang akan dilibatkan dalam urusan akademik di STKIP baru tersebut? Walaupun sumber informasi saya sangat terbatas, saya ingin menawarkan beberapa gagasan tambahan sebagai jawaban atas keempat pertanyaan tersebut. Pembentukan Provinsi Totabuan, yang mau tidak mau membutuhkan sebuah PTN sebagai center of excellence bagi pembangunan daerah, dapat diperkaya dengan wacana pendirian LPTK di KK, yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan pendidikan di Tanah Totabuan.
Status PTN atau PTS?
Tanpa bermaksud merendahkan status PTS, saya menilai bahwa status PTN akan jauh lebih menguntungkan STKIP ini pada khususnya dan Bolmong pada umumnya, dan karenanya perlu diupayakan secara maksimal. Keunggulan status PTN antara lain adalah: 1) Tersedianya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah untuk infrastruktur, logistik, administrasi, sumberdaya manusia (dosen dan pegawai), beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, serta pendanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bantuan, hibah, dan pinjaman (luar negeri), peluang kerjasama nasional dan internasional, dsb.; 2) Diperhitungkannya KK sebagai salah satu pilihan tujuan belajar secara nasional bagi mahasiswa dari seluruh Nusantara, yang salah satu manfaatnya adalah bertambahnya “devisa” bagi perekonomian daerah ini dari pembelanjaan keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari para mahasiswa STKIP tersebut.
Kelembagaan
Bentuk kelembagaan sebagai STKIP Negeri untuk LPTK pertama di KK ini, menurut hemat saya, bukanlah harga mati, apa lagi mengingat keputusan akhir masih ada di tangan Ditjen Dikti. Jika belum memungkinkan untuk berdiri sebagai PTN otonom, solusi alternatif yang ingin saya usulkan bagi LPTK ini adalah mendirikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), satu-satunya universitas di Bolmong saat ini dan masih berstatus PTS. Saya tidak tahu banyak mengenai UDK, namun saya memandang bahwa seiring dengan upaya pembentukan Provinsi Totabuan, perlu ada langkah-langkah strategis agar UDK dapat dikonversi menjadi PTN, tentu saja jika yayasan menyetujuinya. Pendirian FKIP di UDK dapat menjadi salah satu entry point konversi tersebut mengingat strategisnya bidang pendidikan dan mendesaknya kebutuhan mencetak tenaga guru di suatu daerah. Walaupun kasusnya tidak sama persis, pola konversi PTS lokal menjadi PTN yang beriringan dengan pembentukan provinsi baru sudah pernah terjadi di Indonesia, misalnya ketika Universitas Khairun Ternate di Provinsi Maluku Utara beralih status menjadi PTN pascapemekaran Provinsi Maluku.
Bidang Studi dan Keahlian Keguruan Prioritas
Jurusan atau program studi (prodi) yang akan dibuka dalam STKIP (atau FKIP UDK) di KK ini tentu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah umum, perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan seni, serta tuntutan masyarakat. Artinya, semua mata pelajaran sekolahan perlu dibukakan prodinya dalam STKIP ini. Akan tetapi, tentu saja pada awal pendiriannya, menurut hemat saya, STKIP ini perlu mengutamakan pembukaan empat prodi, yaitu: 1) Pendidikan Matematika dan Sains, 2) Pendidikan Bahasa Inggris, 3) Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, dan 4) Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia merupakan tiga mata pelajaran utama yang diujikan dalam UAN, dan juga merupakan tiga bidang akademik paling mendasar yang harus dikuasai siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Secara umum, Matematika memberikan seorang siswa pengetahuan dan keterampilan berhitung yang amat diperlukan sebagai salah satu basic skills dalam kehidupan. Kemampuan berbahasa Inggris memberikan peluang kepada penuturnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, akademik, bisnis dan diplomasi internasional, yang mustahil dihindari lagi dalam era global ini. Kemampuan berbahasa Indonesia memberikan seseorang akses untuk berperan secara maksimal dalam segala bentuk interaksi dengan sesama warga bangsa Indonesia dan bahkan dunia!
Dalam konteks keterampilan berbahasa ini, nasib bahasa-bahasa asli Bolmong tidak boleh diabaikan karena merupakan warisan peradaban dan budaya yang perlu dinikmati pula oleh generasi masa depan. Kuatnya arus otonomisasi pemerintahan di Bolmong saat ini seharusnya turut diarahkan untuk melestarikan bahasa daerah. Upaya ini dapat dikembangkan secara akademik melalui jurusan atau prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (BSID).
Pendidikan bagi mereka yang akan terjun ke dalam dunia pendidikan dasar (SD) juga penting diperhatikan. Kebutuhan akan guru SD di masa depan akan terus meningkat dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan akan guru pada jenjang yang lebih tinggi. Kebetulan secara nasional saat ini ada tren peningkatan minat orang menjadi guru SD, terutama dengan adanya insentif dan peluang baru sebagai buah dari pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keadaan seperti ini, menurut hemat saya, perlu menjadi pertimbangan utama untuk membuka Prodi PGSD di STKIP tersebut. Bahkan jika perlu, Prodi PGSD haruslah lebih diutamakan seandainya pembukaan tiga prodi yang lain belum bisa segera diwujudkan.
Siapa yang Perlu Dilibatkan?
Semua lapisan pemerintah dan masyarakat Bolmong merupakan stakeholders pendidikan yang perlu diminta berperan aktif dalam pembentukan STKIP ini. Akan tetapi, secara akademis, pihak yang paling berkompeten dalam hal ini adalah putra-putri Totabuan, baik akademisi maupun praktisi pendidikan, yang kini berkiprah di Bolmong atau di berbagai pelosok Tanah Air. Mereka perlu diajak oleh Pemerintah Bolmong Induk, Pemerintah KK (dengan walikota dan wakil walikota yang baru), dan penggagas Provinsi Totabuan untuk duduk bersama membahas pendirian STKIP ini. Diperlukan upaya yang sistematis untuk mengajak atau bahkan meminta pulang akademisi Bolmong yang berhasil di luar daerah untuk berpartisipasi dalam proses ini. Pendekatan ini sudah dilakukan atau terjadi di Provinsi Gorontalo pascapemekaran dari Sulawesi Utara, dan berhasil! Secara internasional, walaupun dalam bidang dan konteks yang berbeda, hal yang sama juga terjadi ketika sejumlah negara Asia seperti India, Vietnam, Filipina dan Cina, yang memiliki banyak warga berprestasi di negara-negara maju, menghimbau atau sengaja memanggil pulang putra-putri terbaik mereka untuk berbakti bagi bangsa dan negara. Mau atau tidak, jika Bolmong ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dan daerahnya, pola ini perlu dicontoh. Pendeknya, Bolmong memerlukan kelompok pemikir (think tank) dari berbagai latar belakang sebagai penggagas strategi pembangunan dalam berbagai bidang (termasuk pendidikan keguruan) demi kemajuan Bolmong di masa depan.
Akhirnya, seraya mengucapkan syukur atas langkah baru yang strategis dengan pembentukan STKIP di KK ini, saya berharap seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintahan Bolmong Bersatu mendukung pendirian dan keberadaan LPTK yang mungkin dapat diberi nama STKIP Negeri Kotamobagu ini. Semoga Bolmong dapat segera mencetak sendiri guru-guru yang pada saatnya nanti akan mendidik generasi pelanjut cita-cita luhur warga Bolmong akan masa depan yang lebih baik. Sebuah cita-cita yang kini mengkristal dalam semangat pembentukan Provinsi Totabuan.
__________________________________
* Penulis adalah dosen Universitas Negeri Makassar dan kandidat PhD University of New England Australia;
